ArtikelBerita Tambang

25% Penjualan Batu Bara Wajib ke Domestik, Ini Kata Pengusaha

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja merilis aturan baru terkait kewajiban penjualan batu bara ke dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan dari setiap produsen.
Peraturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM No.139.K/ HK.02/ MEM.B/ 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri.

Aturan ini ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 4 Agustus 2021.

Kewajiban DMO tersebut ditujukan untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, serta untuk bahan baku atau bahan bakar untuk industri.

Adapun harga jual batu bara untuk DMO ditetapkan maksimal sebesar US$ 70 per ton.

Kewajiban penjualan batu bara untuk DMO 25% tersebut disebutkan berlaku untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian.

Bila melanggar aturan tersebut, maka produsen akan dikenakan sanksi, mulai dari pengenaan denda dan kompensasi hingga pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), pun angkat suara. Namun sayangnya, ia masih enggan berkomentar panjang lebar karena pihaknya masih mengkaji dampak dari aturan baru ini.

“APBI, kami masih mengkaji secara internal potensi dampak dari aturan baru tersebut,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (06/08/2021).

Sebelumnya, pada awal tahun ini dia sempat menuturkan bahwa pihaknya berharap agar tahun ini pemerintah kembali membebaskan sanksi kompensasi terhadap kekurangan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau DMO meski harga batu bara kini telah melonjak dibandingkan awal pandemi tahun lalu.

Seperti diketahui, pemerintah telah membebaskan sanksi kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri pada 2020. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 29 Desember 2020.

“Kami mengapresiasi Menteri ESDM tidak memberlakukan sanksi kompensasi keuangan dalam hal kewajiban DMO 2020. Kami berharap sanksi denda DMO tahun ini juga dihapuskan karena masalahnya sama,” kata Hendra kepada CNBC Indonesia, Kamis (7/1/2021).

Hendra menjelaskan, saat ini masih ada masalah soal pemenuhan kualitas batu bara yang dibutuhkan untuk kebutuhan domestik. Menurutnya, masih banyak produsen batu bara yang tidak bisa memenuhi syarat serapan kualitas batu bara 4.000-5.000 Gar untuk perusahaan kelistrikan di dalam negeri.

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan peningkatan produksi batu bara menjadi 625 juta ton.

Pada saat Keputusan Menteri ESDM No.139 K ini mulai berlaku, maka:
a. Untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri 2021 ditetapkan:
1. Jumlah produksi batu bara sebesar 550 juta ton.
2. Tambahan jumlah produksi batu bara sekitar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri, sehingga jumlah produksi batu bara untuk 2021 sebesar 625 juta ton. Tambahan ini tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.

b. terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) tahun 2020, kepada pemegang IUP OP, PKP2B sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020, termasuk kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, diberikan
pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi.

(wia)