Berita Tambang

Ada Batubara dan EBT di Balik Defisit Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia

Indonesia kembali mencatat rekor di bidang ekonomi. Sayangnya, bukan catatan yang menggembirakan. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2019 mengalami defisit sebesar USD 2,50 miliar. Angka terbesar sepanjang sejarah!

Defisit didorong nilai ekspor yang turun lebih dalam dibandingkan dengan impor. April lalu, nilai ekspor tercatat USD 12,6 miliar. Angka tersebut turun 13,10% dibandingkan dengan ekspor pada April 2018. Impor yang tercatat USD 15,10 miliar juga turun, tetapi hanya 6,58 persen secara year-on-year (yoy).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagai “Bendahara Negara” menyatakan bahwa defisit terjadi karena pemilu dan datangnya bulan suci Ramadan. Pemilu menyebabkan para pelaku bisnis menahan diri untuk melakukan ekspansi. Ramadan dan persiapan Lebaran mendatangkan banjir barang konsumsi dari luar negeri.

Yang menarik, otoritas pemerintah Indonesia masih memiliki optimisme untuk mencapai pertumbuhan di atas 5% tahun ini. Ada apa gerangan? Dari mana datangnya optmisme itu berasal? Bukankah angka ekspor komoditas andalan negeri ini tengah anjlok? Tengok angka-angka yang datang dari ekspor batubara dan crude palm oil (CPO) alias minyak sawit.

Ekonom Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mempertegas keadaan ini. Dendi ketika diwawancara oleh Jawapos mengatakan, defisit neraca dagang pada April lalu dipicu anjloknya kinerja ekspor, khususnya komoditas batubara dan CPO. Selain dua komoditas tersebut, ekspor migas turun cukup dalam. “Ini (defisit) karena efek harga dua komoditas yang anjlok,” ujarnya.

Dendi memprediksi kinerja neraca dagang belum akan membaik pada semester kedua tahun ini. Dia menyebut, cukup sulit bagi ekspor untuk recovery karena harga komoditas diperkirakan masih rendah. Karena itu, pihaknya menilai harus ada alternatif komoditas ekspor selain batubara dan CPO.

Pernyataan Sri Mulyani diperkuat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto. Ditambahkan, defisit disebabkan beberapa faktor, yakni ekspor yang melemah sekaligus meningkatnya membengkaknya impor menjelang Ramadan yang jatuh pada Mei.

Lalu, kenapa seolah pemerintah membiarkan defisit ini terjadi? Ada apa gerangan? Seharusnya pemerintah menjaga nilai penjualan komoditas strategis, tetapi kenapa malah membiarkannya jatuh? Begitu kira-kira pertanyaan yang mengemuka.

Ambil contoh batubara. Proyeksi Badan Energi Internasional (IEA) untuk komoditas emas hitam ini kurang menggembirakan. Ekspor batubara Indonesia diperkirakan turun sebesar 15,7% pada 2023. Penurunan ini tidak terlepas dari perlambatan permintaan batubara yang salah satunya disebabkan faktor perubahan iklim.

Berdasarkan kajian IEA, diperkirakan permintaan batubara di Cina akan turun dari 2.752 juta ton pada 2017 menjadi 2.673 juta ton pada 2023. Sekitar separuh dari permintaan ini adalah batubara untuk pembangkit listrik (non-coking coal). Diperkirakan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik di Cina akan mencapai puncaknya sebesar 1.350 juta ton pada 2020 dan akan turun ke 1.230 juta ton pada 2030 atau sekitar 9%.

Itu proyeksi global yang menyangkut Indonesia terkait batubara. Sedikit menyeramkan? Tentu saja. Lalu, benarkah itu yang menjadi alasan utama bagi merosotnya ekspor batuan karbon ini hingga menyebabkan defisit besar menganga?

Ada fakta menarik. Awal 2019, pemerintah menargetkan investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan. Jumlahnya tak main-main. Tercatat untuk 2019, dari target investasi sebesar USD 1,79 miliar, panas bumi ditargetkan meraih investasi sebesar USD 1,23 miliar disusul bioenergi USD 0,051 miliar, aneka energi baru dan energi terbarukan USD 0,511 miliar, terakhir konservasi energi sebesar USD 0,007 miliar.

“Sektor panas bumi memang menyerap banyak investasi yang tidak kecil, dan juga banyak mengundang investor dari luar negeri,” kata Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) kala itu.

“Banyak mengundang investasi luar negeri” menjadi frasa menarik dari Rida Mulyana. Dan seolah kebetulan, kini Rida naik pangkat menjadi komandan tertinggi sektor listrik Tanah Air dengan menjabat Dirjen Kelistrikan menggantikan Andi Sommeng, yang pensiun.

Bawahan Rida kala itu, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan bahwa untuk 2019, poduksi uap panas bumi ditargetkan mencapai 103,8 juta ton. Kapasitas terpasang listrik panas bumi naik 180 MW dari 2018, menjadi 2.128,5 MW. Juga akan diterbitkan lima izin wilayah kerja panas bumi (WKP) untuk dilelang: Telaga Ranu di Maluku Utara dengan potensi 10 MW; Lainea di Sulawesi Tenggara 20 MW; Sembalun di Nusa Tenggara Barat (NTB) 20 MW; Kotamobagu di Sulawesi Utara 80 MW; dan Gunung Wilis di Jawa Timur dengan potensi 20 MW.

Tahun ini juga akan diterbitkan delapan pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi, yaitu di wilayah Sekincau Selatan (Lampung), Gunung Hamiding (Maluku Utara), Graho Nyabu (Jambi), Simbolon Samosir (Sumatera Utara), Tanjung Sakti (Bengkulu), Gunung Geureudong (Aceh), Hu’u Daha (NTB), dan Klabat Wineru (Sulawesi Utara).

Ya benar, 2019 adalah tahun yang sibuk bagi investasi panas bumi Indonesia. Atas dasar inikah pemerintah memilih untuk mengerem laju ekspor batubara pada April 2019 dan mengorbankan prestasi surplus pada bulan-bulan sebelumnya?

Tak ada yang tahu secara pasti. Namun, jika melihat catatan investasi asing pada 2018 yang mengalami penurunan, tentu langkah tersebut menjadi kebijakan strategis yang harus diambil. Toh ini hanya sementara, mumpung pasar memang sedang sepi. Dengan suplai yang begitu membanjir yang mengakibatkan anjloknya harga, siapa tahu di periode selanjutnya harga akan kembali melambung.

Di sisi lain, murahnya harga batubara membawa keuntungan bagi PLN untuk lebih efisien menjalankan roda operasional mereka. Harga listrik masih bisa ditahan. Dan pada akhirnya, tingkat inflasi pun tak beranjak ke mana-mana.

Apakah ini skenario yang dimainkan oleh pemerintah? Tengok saja keputusan BI yang tetap menahan suku bunga acuan bulan depan. Bukankah itu tanda optimisme atas perekonomian Indonesia?