Artikel

Pengembangan Hilirisasi Batubara Di Daerah (Urgensi Penetapan Arah Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi) Bagian 1 

Oleh : Dr. Abdul Haris Fakhmi

Kecemasan pihak Bank Indonesia terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Nasional terutama pada kawasan ekonomi di pulau Sumatera dan Kalimantan cukup beralasan karena masih bergantung pada komoditas batubara. Trend perlambatan ekonomi akan terus berlanjut pada kedua kawasan ini karena terjadi penurunan harga batubara pada bulan Pebruari 2019 sebesar 0,66%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) juga telah menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) pada Maret 2019 (US$ 90,57 per ton), atau turun 1,3% dari bulan Januari 2019 (US$ 91,80 per ton). Harga batu bara per bulan Maret 2019 ini merupakan yang terendah dalam sembilan bulan atau sejak Juni tahun lalu. Penurunan harga disebabkan oleh lemahnya permintaan batubara. Harga rendah karena demand dari buyer tidak banyak, disebabkan Cina masih menggunakan stok batubaranya sendiri. Cina merupakan pasar ekspor terbesar komoditas batubara Indonesia, dan umumnya batubara kalori rendah. Selama ini, Indonesia mengirim sekitar 30% dari total produksi batubara ke Cina.
Dalam kesempatan lain, Presiden kembali menyinggung soal defisit transaksi berjalan. Presiden menekankan pentingnya pengembangan hilirisasi industri hasil-hasil pertambangan. Presiden berharap dengan hilirisasi ini maka ketergantungan industri di dalam negeri terhadap impor bisa ditekan. Dengan demikian dapat mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia. Salah satu komoditas pertambangan yang dinilai Pemerintah bisa ikut membantu mengatasi persoalan defisit transaksi berjalan adalah hilirisasi batubara.

PENGEMBANGAN PRODUK HILIRISASI BATUBARA
Selain dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan cara dibakar langsung, batubara juga bisa diubah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun Bahan Bakar Gas (BBG). Penggunaan batubara sebagai bahan bakar cair dan gas ini sudah dijalankan oleh Jepang dan Cina. Penggunaan bahan bakar minyak Sintetis dan Gas (SynGas) dari batubara bisa mengatasi persoalan produksi batubara di dalam negeri yang melimpah di saat permintaan batubara di pasar global menurun. Penurunan permintaan global ini karena konsumen batubara terbesar dunia, yakni Cina, mulai mengurangi impor.
Pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar subtitusi BBM dan Gas Elpiji juga menguntungkan produsen batubara kalori rendah yang banyak digunakan untuk pembuatan bahan bakar gas batubara. Terlebih lagi di saat patokan harga batubara dunia sedang anjlok. Untuk tahap awal, pemerintah akan mendorong pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar gas (gasifikasi batubara). Alasannya, kebutuhan elpiji di dalam negeri yang mencapai enam juta ton per tahun hanya bisa dipenuhi 30 persen dari produksi gas bumi nasional. Sisanya 70 persen atau sekitar Rp 5 triliun masih dipenuhi dari impor. Pemerintah pun telah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat proyek gasifikasi batubara.
Selain itu, sejumlah produsen batubara nasional juga berencana membangun pabrik gasifikasi. Pemerintah Indonesia mencanangkan industri hilir produk batubara untuk menurunkan ketergantungan impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Perindustrian, mencanangkan industri hilirisasi batubara di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Menurut Menteri ESDM, pabrik ini nanti akan membangun fasilitas gasifikasi batubara kalori rendah menjadi Syntetis Gas (synGas). Kemudian pengolahan synGas menjadi Dimethyl Ether (DME), pengolahan synGas menjadi urea untuk menghasilkan pupuk. Fasilitas lain adalah pengolahan synGas menjadi Polypropylene untuk bahan baku plastik. Hilirisasi batubara ini merupakan kelanjutan dari Head of Agreement (HoA) antara PTBA, Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Chandra Asri Petrochemical untuk pembangunan Coal to Chemical pada 8 Desember 2017 lalu. Nilai proyek ini sebesar US$ 3,1 miliar dan ditarget rampung dalam 3 tahun ke depan atau tahun 2022.
Di Provinsi Kalimantan Utara sebuah perusahaan pionir PT. Megah Energi Khatulistiwa (PT.MEK), melakukan kegiatan hilirisasi berupa proyek pengolahan batubara yang menghasilkan tiga produk sekaligus yaitu semikokas (untuk keperluan industri pembuatan nikel, besi dan baja), coke gas (untuk pembangkit listrik) dan TAR/MFO (Marine Fuel Oil) dalam satu siklus produksi. Proyek hilirisasi PT.MEK ini merupakan industri pionir pertama di Indonesia. Produk coke gas untuk pembangkit listrik akan diwujudkan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) akan menghasilkan listrik sebesar 7,5 MegaWatt dan pengembangan ke depan dengan kapasitas sebesar 30 MegaWatt. Saat ini perusahaan sudah memasuki tahap konstruksi pabrik pengolahan batubara menjadi semikokas. Menggunakan teknologi Vertical Retort Carbonizer (VRC) mampu dihasilkan 600 ribu ton semikokas pertahun dengan bahan baku 1 juta ton batubara, dan menghasilkan tar sebanyak 50 ribu ton per tahun dan menghasilkan coke gas yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU).

KEBIJAKAN HILIRISASI BATUBARA NASIONAL
Program peningkatan nilai tambah batubara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Namun demi menjaga keberpihakan dan upaya memberi kemudahan bagi pelaku investasi program hilirisasi batubara ini, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih mendukung. Kebijakan fiskal dapat meyakinkan pelaku usaha berinvestasi ke dalam bisnis hilirisasi batubara. Pemerintah sedang menyiapkan aturan mengenai hilirisasi batubara. Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah insentif bagi pelaku industri batubara yang melakukan hilirisasi.
Bentuk insentif yang sedang disiapkan adalah bebas pajak (tax holiday). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) akan mengundang Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Perindustrian untuk melakukan Forum Grup Diskusi (FGD) membahas insentif tersebut. Jika hilirisasi industri pertambangan berjalan, produk batubara berkalori rendah bisa dimanfaatkan untuk memproduksi Liquified Petroleum Gas (LPG), bisa dipakai juga untuk memproduksi avtur.
Selain untuk memenuhi permintaan di pasar ekspor, produsen batubara nasional juga harus memenuhi kewajiban memasok kebutuhan di dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Kewajiban DMO ini untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi pembangkit listrik.
Sesuai aturan dari pemerintah, Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan menyisihkan 25 persen produksinya untuk alokasi DMO. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi penyerapan batubara untuk DMO hingga akhir 2018 mencapai 100,37 juta ton. Realisasi itu sekitar 88 persen dari target DMO tahun ini yang ditetapkan sebesar 114 juta ton.

KESIAPAN DAERAH MENDUKUNG HILIRISASI BATUBARA
Perusahaan batubara diwajibkan meningkatkan nilai tambah. Namun dalam Peraturan Pemerintah belum dirinci bentuk peningkatan nilai tambahnya. Nilai tambah yang dimaksud berupa peningkatan nilai tambah batubara yaitu peningkatan kalori (coal upgrade low range), konversi batubara menjadi listrik (coal to electricity), batubara menjadi gas (coal to gas), pengubahan batubara dalam bentuk cair (coal to liquid), dan batubara diubah menjadi bubur (coal to slurry) untuk pembangkit skala kecil.
Program peningkatan nilai tambah batubara membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung. Kebijakan fiskal dapat meyakinkan pelaku usaha berinvestasi ke dalam bisnis hilirisasi batubara. Salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Kalsel yang sudah menyiapkan peluang Hilirisasi Batubara yakni PT. Adaro Indonesia. Sejak tiga tahun yang lalu PT. Adaro Indonesia sudah melakukan penjajakan kerjasama dengan Xen Hua Energy asal Cina yang sudah melakukan hilirisasi batubara secara masif. Dimungkinkan kerja sama teknologi untuk mengembangkan gasifikasi batubara. Kemungkinan pengembangan lain bersama Xen Hua Energy berupa konversi coal to liquid, coal to gas, coal to amonia dan coal to dimethyl ether (DME). PT. Adaro Indonesia optimis bahwa gasifikasi batubara akan maju ke depan. PT. Adaro berharap agar Pemerintah Daerah mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya hilirisasi batubara sebagai wujud kepatuhan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.
Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut dan mendukung program hilirisasi batubara? Bagaimana pula langkah Pemda menarik minat investasi para pelaku usaha industri pertambangan terhadap peluang bisnis hilirisasi batubara? Tantangan ini perlu dijawab dengan upaya dan langkah implementasi secara cepat dan masif. Sebagai langkah awal, terlebih dahulu perlu pembuktian kesiapan pemerintah daerah. Selaras dengan RPJMN dan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kementerian ESDM, Keputusan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional, serta RPJMD, maka Pemerintah Daerah diharapkan segera mengambil langkah perencanaan dan membuat rumusan penetapan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi pengembangan hilirisasi batubara. Proses penyusunan rumusan, penetapan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan strategi pengembangan hilirisasi batubara harus melibatkan Stakeholders ditingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Terdiri dari unsur Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi Penanaman Modal dan PTSP, instansi ESDM, Perindustrian, instansi terkait lainnya dengan hirarki horizontal maupun vertikal, Pelaku Usaha, dan Perguruan Tinggi serta Profesional. (BERSAMBUNG)