Artikel

Pengembangan Hilirisasi Batubara Di Daerah (Urgensi Penetapan Arah Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi) Bagian 2

KESIAPAN DAERAH MENDUKUNG HILIRISASI BATUBARA
Perusahaan batubara diwajibkan meningkatkan nilai tambah. Namun dalam Peraturan Pemerintah belum dirinci bentuk peningkatan nilai tambahnya. Nilai tambah yang dimaksud berupa peningkatan nilai tambah batubara yaitu peningkatan kalori (coal upgrade low range), konversi batubara menjadi listrik (coal to electricity), batubara menjadi gas (coal to gas), pengubahan batubara dalam bentuk cair (coal to liquid), dan batubara diubah menjadi bubur (coal to slurry) untuk pembangkit skala kecil.
Program peningkatan nilai tambah batubara membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung. Kebijakan fiskal dapat meyakinkan pelaku usaha berinvestasi ke dalam bisnis hilirisasi batubara. Salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Kalsel yang sudah menyiapkan peluang Hilirisasi Batubara yakni PT. Adaro Indonesia. Sejak tiga tahun yang lalu PT. Adaro Indonesia sudah melakukan penjajakan kerjasama dengan Xen Hua Energy asal Cina yang sudah melakukan hilirisasi batubara secara masif. Dimungkinkan kerja sama teknologi untuk mengembangkan gasifikasi batubara. Kemungkinan pengembangan lain bersama Xen Hua Energy berupa konversi coal to liquid, coal to gas, coal to amonia dan coal to dimethyl ether (DME). PT. Adaro Indonesia optimis bahwa gasifikasi batubara akan maju ke depan. PT. Adaro berharap agar Pemerintah Daerah mendorong pemahaman masyarakat akan pentingnya hilirisasi batubara sebagai wujud kepatuhan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.
Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut dan mendukung program hilirisasi batubara? Bagaimana pula langkah Pemda menarik minat investasi para pelaku usaha industri pertambangan terhadap peluang bisnis hilirisasi batubara? Tantangan ini perlu dijawab dengan upaya dan langkah implementasi secara cepat dan masif. Sebagai langkah awal, terlebih dahulu perlu pembuktian kesiapan pemerintah daerah. Selaras dengan RPJMN dan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kementerian ESDM, Keputusan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional, serta RPJMD, maka Pemerintah Daerah segera mengambil langkah perencanaan dan membuat rumusan penetapan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi pengembangan hilirisasi batubara. Proses penyusunan rumusan, penetapan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan strategi pengembangan hilirisasi batubara harus melibatkan Stakeholders ditingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Terdiri dari unsur Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi Penanaman Modal dan PTSP, instansi ESDM, instansi terkait lainnya dengan hirarki horizontal maupun vertikal, Pelaku Usaha, dan Perguruan Tinggi serta Profesional.
SINKRONISASI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Sepanjang periode 2019-2020 perlu dilakukan sebuah analisis terhadap Perencanaan Strategis Kementerian ESDM dan Perencanaan Strategis ESDM di daerah yang berkaitan dengan peluang dan tantangan pengembangan ekonomi dari sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya pengembangan hilirisasi industri pertambangan batubara. Analisis ini dilakukan untuk menilai keserasian, keterapaduan, sinkronisasi, dan sinergitas capaian sasaran rencana strategis antara kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintah provinsi yang memegang kewenangan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di tiap daerah dapat melaksanakan kajian kebijakan pengembangan hilirisasi batubara, dan melaksanakan fasilitasi investasi serta hubungan komersial industri hilirisasi batubara. Kajian ini akan merumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan hilirisasi industri batubara. Setelah penentuan arah kebijakan dan sasaran strategis, selanjutnya dapat ditetapkan rencana aksi sebagai langkah konkrit dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Penulis ingin mengingatkan kembali, amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025 terdapat empat tahap pelaksanaan RPJMN lima tahunan. Masing-masing periode RPJMN memiliki tema dan skala prioritas berbeda. Sebagai tema RPJMN Ke-3 periode tahun 2015-2019 adalah Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembanggunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK. Sedangkan tema RPJMN Ke-4 periode 2020-2025 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dan struktur perkonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
Berdasarkan tema RPJMN Ke-4 ini, untuk mendukung kepentingan pengembangan hilirisasi batubara tersebut, maka kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan rencana strategis yang penyusunannya dilakukan bersinergi antara lain berisi mapping kondisi umum, penetapan tujuan dan sasaran serta strategi. Penetapan sasaran strategis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Upaya mencapai tujuan peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik dengan sasaran mengoptimalkan kapasitas penyediaan batubara. Kondisi faktual bahwa tingkat produksi batubara sangat besar tetapi demand dalam negeri (domestik) masih sangat rendah. Sesuai proyeksi demand energi berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 79/2014, bahwa demand secara total dapat dipenuhi produksi nasional (supply).
Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan alokasi energi domestik, dengan indikator kinerja berupa pemenuhan batubara dalam negeri. Sasaran lainnya yaitu menyediakan akses, infrastruktur dan peningkatan nilai tambah, dengan Indikator kinerja berupa pembangunan fasilitas industri hilir batubara dalam negeri. Tujuan lainnya yaitu terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM berupa sasaran meningkatkan investasi sektor ESDM, dengan indikator kinerja investasi sektor industri hilir batubara.
RENCANA AKSI MENDUKUNG HILIRISASI
Arah kebijakan peningkatan nilai tambah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif terutama yang mendukung program peningkatan nilai tambah hilirisasi batubara. Tujuan kebijakan peningkatan nilai tambah adalah untuk mendorong manfaat optimal produk pertambangan sehingga tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah (raw material). Nilai tambah yang dimaksud berupa peningkatan nilai tambah batubara yaitu peningkatan kalori (coal upgrade low range), konversi batubara menjadi listrik (coal to electricity), batubara menjadi gas (coal to gas), pengubahan batubara dalam bentuk cair (coal to liquid), dan batubara diubah menjadi bubur (coal to slurry).
Sebagai strategi dan rencana aksi dalam rangka mendukung kebijakan nilai tambah industri batubara dapat berupa fasilitasi pembangunan pabrik pengolahan, monitoring penyelesaian selama pembangunan pabrik pengolahan, menyiapkan rekomendasi wilayah pengusahaan industri hilir batubara, pemberian insentif dan kemudahan perizinan. Pemberian insentif fiskal pembangunan industri hilir batubara dapat berupa pembebasan bea masuk impor mesin, barang, dan bahan baku industri tertentu. Pembebasan bea masuk, PPN, pajak penghasilan dan pajak lainnya. Pemberian insentif non fiskal dapat berupa pendaftaran perizinan melalui Online Single Submission (OSS), penetapan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas), fasilitas nonfiskal kepabeanan berupa rush handling, pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean, impor sementara, importir jalur prioritas dan importir mitra utama.
Dengan adanya dukungan penetapan arah kebijakan, strategi dan rencana aksi di tingkat daerah, maka diharapkan program peningkatan nilai tambah batubara agar dapat mengurangi ketergantungan impor dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dicanangkan pemerintah sepenuhnya dapat tercapai.